Pemerintah menempatkan koperasi desa merah putih sebagai salah satu instrumen utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa. Melalui kebijakan nasional yang diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), negara menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Koperasi ini dirancang sebagai pusat layanan ekonomi rakyat, mulai dari penyediaan sembako, simpan pinjam, hingga layanan dasar lainnya, dengan dukungan pendanaan dari APBN dan APBD.
Namun, seiring dengan ambisi besar tersebut, muncul pertanyaan yang layak diajukan secara jujur dan terbuka: apakah kehadiran koperasi desa merah putih akan memperkuat UMKM lokal, atau justru berpotensi menggeser usaha kecil yang selama ini menjadi denyut nadi ekonomi desa?
Belajar dari Sejarah Koperasi Unit Desa
Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola koperasi desa melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Pada masanya, KUD menjadi tulang punggung distribusi pupuk, penyerapan hasil pertanian, simpan pinjam, dan kebutuhan pokok masyarakat. Namun sejarah juga mencatat bahwa tidak semua KUD berhasil. Banyak yang melemah karena tata kelola yang tidak transparan, partisipasi anggota yang rendah, serta ketergantungan berlebihan pada intervensi negara.
Pelajaran dari KUD sangat relevan untuk koperasi desa merah putih hari ini. Koperasi tidak hidup karena instruksi, tetapi karena kepercayaan dan keterlibatan anggota. Tanpa itu, koperasi berisiko menjadi lembaga besar secara struktur, namun rapuh secara sosial.
Dasar Hukum Koperasi Desa Merah Putih
Secara regulasi, koperasi desa merah putih berdiri di atas fondasi hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip ini menolak dominasi modal dan menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan ekonomi.
Arah kebijakan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menekankan kemandirian desa, partisipasi warga, dan penguatan ekonomi lokal. Selanjutnya, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 secara eksplisit menginstruksikan percepatan pembentukan KDMP untuk membangun desa mandiri dan mendorong pemerataan ekonomi nasional. Kebijakan ini diperkuat pula oleh instruksi presiden terkait pembangunan fisik desa, termasuk Inpres Nomor 17 Tahun 2025, serta peraturan menteri yang mengatur pembiayaan dan mekanisme operasional koperasi.
Dengan dasar hukum tersebut, koperasi desa merah putih secara normatif tidak dimaksudkan untuk mematikan UMKM, melainkan menjadi penguat ekonomi rakyat.
UMKM Lokal di Tengah Perubahan Struktur Pasar Desa
Meski demikian, kehadiran koperasi desa merah putih tetap membawa konsekuensi nyata bagi UMKM lokal. UMKM desa—warung kecil, pedagang pasar, pengrajin rumahan, petani skala keluarga—hidup dari skala kecil, fleksibilitas, dan kedekatan sosial dengan konsumen. Masuknya lembaga ekonomi kolektif dengan modal besar dan jaringan luas berpotensi mengubah struktur pasar desa secara signifikan.
Dalam teori pembangunan ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai risiko crowding out, yaitu tersingkirnya pelaku kecil akibat dominasi pelaku yang lebih besar. Risiko ini muncul apabila koperasi menjalankan unit usaha yang sama persis dengan UMKM tanpa skema kemitraan yang adil. Namun teori yang sama juga membuka peluang crowding in, yaitu kondisi ketika koperasi justru memperbesar kapasitas UMKM melalui kemitraan, agregasi produk, dan akses pasar.
Dengan kata lain, dampak koperasi desa merah putih terhadap UMKM bukan soal ada atau tidak, melainkan soal bagaimana koperasi itu dijalankan.
Konteks Lokal Desa Pondokpanjang
Dalam konteks Desa Pondokpanjang, keberadaan UMKM lokal, pasar desa, dan usaha ekonomi warga merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Warga telah lama membangun usaha secara mandiri dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu, setiap kebijakan penguatan ekonomi desa—termasuk rencana pembentukan koperasi desa merah putih—perlu ditempatkan sebagai upaya memperkuat, bukan menggantikan, usaha yang sudah ada.
Koperasi desa di Pondokpanjang idealnya menjadi wadah kolaborasi: membantu UMKM memperoleh bahan baku lebih murah, memperluas pemasaran produk lokal, serta membuka akses permodalan yang adil. Jika prinsip ini dijaga, koperasi justru dapat menjadi mitra strategis UMKM dan memperkuat ekonomi desa secara menyeluruh.
Menentukan Arah: Kolaborasi atau Dominasi
Dengan dukungan regulasi sekuat Inpres Nomor 9 Tahun 2025, tantangan terbesar terletak pada tata kelola di tingkat desa. Apakah koperasi dikelola secara terbuka dan partisipatif? Apakah UMKM lokal dilibatkan sebagai anggota dan mitra? Apakah unit usaha koperasi dirancang untuk mengisi celah pasar, bukan merebut ruang usaha warga?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah koperasi desa merah putih menjadi alat pemerataan ekonomi atau justru menciptakan ketimpangan baru di desa.
Penutup
Koperasi desa merah putih adalah kebijakan besar dengan potensi besar pula. Sejarah KUD mengajarkan bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat jika dijalankan sesuai prinsipnya. Dengan dasar hukum yang kuat dan konteks lokal yang beragam, keberhasilan koperasi desa merah putih sangat bergantung pada komitmen kolektif untuk menjaga keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada UMKM lokal.
Bagi Desa Pondokpanjang, koperasi seharusnya menjadi rumah bersama bagi ekonomi warga—tempat UMKM tumbuh, bukan tersingkir.
Pemerintah Desa Pondokpanjang mengajak seluruh warga untuk memahami, mengawal, dan terlibat aktif dalam setiap kebijakan penguatan ekonomi desa. Diskusi, masukan, dan partisipasi warga sangat penting agar koperasi desa benar-benar tumbuh sebagai milik bersama dan memberi manfaat nyata bagi UMKM lokal.
Komentar (0)