Survei ini bukan sekadar jajak pendapat, melainkan instrumen pengumpulan data resmi yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan proposal pemekaran desa yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten.
Tujuan Pelaksanaan Survey Pemekaran Desa
Pelaksanaan survey pemekaran desa bertujuan untuk menghimpun data faktual dan aspiratif dari masyarakat desa. Data tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan dokumen administrasi pemekaran, terutama untuk:
-
Menunjukkan tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap rencana pemekaran desa
-
Menggambarkan kondisi sosial dan demografis warga secara nyata
-
Mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran masyarakat terkait dampak pemekaran
-
Menjadi lampiran dan data pendukung resmi dalam proposal pemekaran desa ke tingkat kabupaten
Dengan demikian, survey ini menjadi bagian awal dari proses administratif yang sah dan terstruktur, bukan keputusan sepihak pemerintah desa.
Isi dan Struktur Kuesioner
Kuesioner yang tersedia di laman pondokpanjang.id disusun secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemekaran desa. Secara umum, kuesioner terdiri dari beberapa bagian utama:
1. Informasi Desa
Memuat identitas desa, kecamatan, kabupaten, dan tahun pengisian survei. Data ini diperlukan untuk memastikan bahwa hasil survei dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
2. Informasi Responden
Responden diminta mengisi data diri seperti nama, NIK, usia, jenis kelamin, alamat, dan status kependudukan. Informasi ini digunakan untuk memvalidasi keabsahan responden sebagai warga desa.
3. Pengetahuan tentang Rencana Pemekaran Desa
Bagian ini menggali sejauh mana warga mengetahui rencana pemekaran dan sumber informasi yang mereka peroleh, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi tingkat sosialisasi pemerintah desa.
4. Persepsi dan Dampak Pemekaran
Responden diminta menilai potensi manfaat dan dampak pemekaran desa, baik dari sisi pelayanan publik, pembangunan wilayah, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.
5. Dukungan dan Usulan Nama Desa
Kuesioner juga memuat pertanyaan terkait sikap warga terhadap pemekaran desa, termasuk pilihan nama desa hasil pemekaran yang diusulkan oleh masyarakat.
6. Pernyataan Persetujuan Data
Di akhir survei, responden menyatakan bahwa data yang diisi adalah benar dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses administrasi pemekaran desa.
Penggunaan Data untuk Proposal Pemekaran ke Kabupaten
Data yang terkumpul melalui survey pemekaran desa ini akan diolah dan direkapitulasi oleh pemerintah desa sebagai bahan penyusunan proposal resmi pemekaran desa. Proposal tersebut selanjutnya akan diajukan kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya data survei ini, usulan pemekaran desa tidak hanya bersifat normatif, tetapi didukung oleh:
-
Data partisipasi masyarakat
-
Analisis persepsi dan kebutuhan warga
-
Bukti tertulis dukungan masyarakat desa
Hal ini sangat penting karena pemerintah kabupaten membutuhkan dokumen pendukung yang kuat dan dapat diverifikasi sebelum memproses usulan pemekaran desa lebih lanjut.
Partisipasi Warga Sangat Diperlukan
Keberhasilan proses pemekaran desa sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga diharapkan dapat mengisi survey ini secara jujur, lengkap, dan bertanggung jawab. Semakin akurat data yang terkumpul, semakin kuat pula dasar proposal pemekaran desa yang akan diajukan ke tingkat kabupaten.
🔗 Baca Dokumen Penting: Menimbang Untung Rugi Pemekaran Desa
Komentar (0)